Friday, September 19, 2008

Wakampas Sorot HPH dan KKN di Aceh Selatan

Edisi Selasa, 3 Juli 2007

Forum Dialog Aceh Selatan Sorot HPH dan Pejabat KKN

Serambi-Tapaktuan
Tuntutan pembekuan izin operasi sejumlah perusahaan HPH yang membuat
sengsara masyarakat serta penyelesaian tuntas sengketa lahan HGU
perkebunan PT Cemerlang Abadi (PT CA) dan PT Patriot Guna Saksi Abadi
(PT PGSA) kembali mengemuka dalam furum dialog bersama di Tapaktuan,
Aceh Selatan, Senin (15/3).
Forum dialog bersama Pemda, mahasiswa, OKP dan masyarakat serta wakil
dari pengusaha HPH dan HGU perkebunan berlangsung di gedung DPRD
Tapaktuan itu berjalan panas dan seru. Apalagi, forum ini juga
menyorot tajam menyangkut dugaan KKN dalam pengangkatan pejabat di
tubuh Pemda, masalah maksiat, serta perjudian yang masih berlangsung.
Dialog tersebut merupakan produk kesepakatan bersama setelah mahasiswa
yang menamakan Wakampas (Wahana Komunikasi Mahasiswa & Pemuda Aceh
Selatan) melakukan unjukrasa di halaman kantor bupati setempat tanggal
27 Februari lalu. Dalam aksi demontrasi yang kedua kali itu mereka
mendesak Pemda segera menuntaskan berbagai bentuk ketimpangan yang
sangat merugikan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Dialog hari Senin itu, dihadiri Bupati Ir T Machsalmina Ali, Ketua
DPRD H Syahruman TB, Kapolres Letkol Pol Drs Gatot Subroto, Kejari
Tapaktuan, unsur Kodim 0107 serta kepala dinas terkait. Ikut juga
wakil dari empat perusahaan HPH masing-masing, M Ali Hasan (PT Asdal
Babahrot), Tigor (PT Hargas Industri Indonesia di Trumon), Ayap (PT
Medan Remaja Timber di Kluet Selatan), PT Gruti Bakongan, dan H Datok
NG Razali pengusaha HGU PT CA di Kecamatan Kuala Batee.
Forum itu dimoderatori Erwanto (Wakampas) dan Asnawi SmHk (dari DPC
Pemuda Pancasila). Kendati berlangsung panas, terutama menyorot
masalah penyimpangan HPH, namun kegiatan dialog yang mendapat
perhatian besar itu berjalan lancar.
Acara berlangsung dari pukul 09.30 sampai berakhir pukul 18.00 WIB,
setelah sempat istirahat dari pukul 12.30 sampai pukul 14.15 WIB.
Ketegangan segera terasa, ketika sejumlah mahasiswa dan masyarakat
tampil mengemukakan dampak buruk dari operasi HPH, sehingga pihak
moderator tampak kesulitan mengontrol jalannya dialog.
Sorotan keras ditujukan terhadap empat perusahaan HPH, PT Asdal, PT
Medan Remaja Timber (MRT), PT Gruti, dan PT Hargas Industri Indonesia
(HII).
Kritikan berkisar pada sejumlah pelanggaran HPH, seperti tidak
melakukan kewajiban Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), menunggak
IHH dan PBB, penebangan di luar RKT, dan penebangan kembali dalam RKT
lama (relogging), penebangan kayu sepanjang aliran sungai dan di atas
kemiringan 45 derjat, sampai sikap angkuh HPH yang membuka kantor di
Sumatera Utara.
Ditegaskan juga, beroperasinya HPH secara membabi buta tanpa
pengawasan dari instansi kehutanan telah nyata-nyata menimbulkan
kerusakan lingkungan sangat parah. Ironinya, masyarakat harus
menanggung penderitaan berkepanjangan.
Dari sisi sosial dan ekonomi, keberadaan HPH dinilai tidak
menguntungkan baik daerah dan masyarakat. Sebaliknya, HPH
"menghadiahkan" bencana banjir yang meluluhlantakkan prasarana
infrastruktur yang telah telah tersedia.
Afdal Jihad, mahasiswa asal Kuala Batee, misalnya secara tegas meminta
pemerintah segera menutup izin operasional PT Asdal Unit Babahrot
sampai perusahaan tersebut memenuhi seluruh kewajibannya.
Sementara Tgk Abubakar Albayany, tokoh masyarakat Babahrot, bahwa PT
Asdal harus melakukan ganti rugi kepada masyarakat karena banyak areal
lahan garapan yang tertimbun batu yang diseret arus sungai yang
semakin dangkal. "Kalau tidak izinnya harus dicabut".
Fadhli Ali, juga mahasiswa asal Kuala Batee, menyorot sejumlah HPH yang
melakukan penebangan di luar RKT, penebangan kembali di RKT lama serta
penebangan di atas kemiringan 45 derjat sehingga terjadi kerusakan
lingkungan yang harus ditanggung warga sekitar lokasi areal HPH. Kades
Pantee Cermin, Alimin Ali pada kesempatan tersebut menyorot PT Asdal
yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban bina desa sekitar.
Tudingan serupa ditujukan kepada PT MRT Kluet Selatan, PT Gruti
Bakongan, dan PT Hargas Trumon. Malah, menurut T Muslim, tokoh
masyarakat Trumon, PT Hargas pernah menangkap 46 unit chainsaw milik
masyarakat dan sampai sekarang tidak tentu kemana rimbanya.
Perusahaan ini dalam aksinya mendatangkan aparat berwajib dari Sumut
untuk mengintimidasi dan aparat tersebut bertindak sewenang-wenang
terhadap masyarakat dan perusahaan tersebut pernah menghentikan
karyawan secara paksa tanpa pesangon.
Pihak yang mewakili perusahaan HPH, membantah tudingan keradaan HPH
tidak bermanfaat. Seperti dikemukakan M Ali Hasan dari PT Asdal dan
Tigor dari PT Hargas bahwa mereka memiliki data-data telah melakukan
kewajiban-kewajiban, dan mereka meminta diturunkan tim khusus untuk
menyelidiki kebenarannya di lapangan.
Dalam forum tersebut juga mencuat keberatan bila semua kesalahan
dialamatkan kepada HPH. Seperti dikemukakan Suhaimi, seorang pengusaha
kayu di Kluet Selatan yang terkesan membela PT MRT. Menurutnya,
penebangan liar tidak semuanya dilakukan perushaan HPH, tapi pihaknya
memiliki bukti-bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan masyarakat,
seperti melakukan tebangan liar.
Bupati T Machsalmina Ali secara tegas mengatakan tidak membela
perusahaan HPH yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini
Pemda telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan PT MRT kepada
Menhutbun melalui Gubernur karena perusahaan tersebut tidak memiliki
batas yang jelas dengan TNGL.
Tentang kemungkinan terjadi pelanggaran oleh HPH lainnya, menurut T
Machsalmina Ali sebuah tim kenerja HPH dari Tk I Aceh dibantu tim dari
Tk II telah turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data
akurat. Untuk menyelesaikan masalah HPh disepakati dibentuk tim
perumus terdiri dari unsur Pemda, masyarakat dan pihak perusahaan HPH
sendiri.
Bila terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya tidak segan -segan
mengusulkan untuk dicabut. Bupati juga mendukung sorotan HPH yang
tidak membuka kantor di Aceh Selatan, melainkan seluruhnya berada di
Medan.
Kapolres Gatot Subroto menanggapi penangkapan chainsaw oleh PT Hargas
mengatakan akan diusut. Dan moderator dialog, Erwanto (Wakampas) dalam
kesempatan itu meminta pihak PT Hargas memberikan argumen.
Tigor dari PT Hargas membenarkan 46 chainsaw ditangkap, tapi 43 di
antaranya ditangkap aparat kepolisian Polres Aceh Selatan ketika
sedang dioperasikan, karenanya PT Hargas tidak tahu soal itu. Sedang
tiga unit lainnya adalah milik PT HII yang dioperasikan masyarakat
ditangkap POM ABRI dari Sumut.
Tapi argumen Tigor dibantah keras T Muslim yang menyatakan tidak ada
aparat kepolisian setempat yang menangkap chainsaw. Masyarakat tahu
bahwa yang menangkap adalah aparat dari luar daerah yang didatangkan
PT Hargas. "Kami tahu yang mana aparat daerah dan yang mana pula
aparat dari luar daerah," kata mantan anggota DPRD Aceh Selatan itu.
Sengketa PT CA
Menjawab sorotan bahwa sengketa lahan HGU PT CA dan PT PGSA di Kuala
Batee, belum tuntas, Bupati T Machsalmina Ali mengatakan, pihaknya
segera membentuk tim perumus yang terdiri dari Pemda, perusahaan,
masyarakat dan instansi terkait yang bertugas menyelesaikan secara
tuntas kasus tersebut.
"Saya tidak berpihak kepada perusahaan, bila benar lahan cetak sawah
dan lahan garapan masyarakat masuk dalam areal HGU, pihak perusahaan
harus mengeluarkannya. "Saya tidak main-main dalam masalah ini,"
tegasnya dengan suara mantap.
Sedangkan Datok NG Razali, pihaknya telah berupaya kuat agar dapat
hidup berdampingan dengan masyarakat sehingga kehadiran perusahaan
perkebunan miliknya membawa manfat bagi warga sekitar. Sebagai bukti,
pihaknya telah mengeluarkan 710 hektar dari 7.100 hektar areak PT CA
kepada masyarakat. Itu juga belum cukup, sekitar Juni 1998 lalu
pihaknya kembali mengeluarkan 216 hektar untuk dijadikan lahan harapan
masyarakat.(nun)

MENDEKLARASIKAN KAUKUS PANTAI BARAT SELATAN DI GRAND NANGGROE BANDA ACEH

Edisi Selasa, 3 Juli 2007
Ketidakadilan Pembangunan Masih
Dirasakan di Wilayah Pantai Barat
Selatan
Banda Aceh, (Analisa)
Terjadinya ketidakadilan dalam pelaksanaan
pembangunan di wilayah pantai barat-selatan Aceh
saat ini masih dirasakan oleh masyarakat setempat,
dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di pantai
timur-utara Aceh, termasuk di dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik, gempa
bumi dan tsunami.
Kenyataan pahit ini lebih diperparah lagi dengan
persentase jumlah angka kemiskinan saat ini yang
juga masih sangat tinggi di kawasan itu, yaitu
mencapai 61,43 persen, dan khusus di Kabupaten
Simeulue, jumlah angka kemiskinan mencapai 81
persen lebih.
Terhadap realitas dan fakta tersebut, sejumlah
masyarakat dari daerah tersebut mendeklarasikan
berdirinya, Kaukus Pantai Barat-Selatan, Senin (2/7)
di salah satu hotel di Banda Aceh.
“Terhadap potret kemiskinan dan ketidakadilan dalam
pembangunan ini, telah mendorong kami pada hari ini
mendeklarasikan berdirinya Kaukus Pantai Barat
Selatan. Kaukus ini dibentuk sebagai forum
komunikasi dan advokasi guna memastikan
terwujudnya keadilan dalam pemerataan
pembangunan. Hal ini penting sebagai bahagian yang
tak terpisahkan dalam mewujudkan perdamaian yang
abadi di Aceh,” ujar TAF Haikal, jurubicara kaukus
tersebut kepada wartawan, Senin (2/7)
Dalam kaukus ini juga terdapat delapan orang
inisiator daerah seperti T Neta Firdaus (Aceh Barat),
Saiful (Aceh Selatan), Fadhli (Aceh Barat Daya),
Asrizal (Aceh Jaya), Zahraim Zain (Simeulue),
Mashudi (Aceh Singkil) Faisal Qubsy (Nagan Raya)
dan Hasbi BM (Subulussalam).
Disebutkannya, pantai barat-selatan adalah wilayah
yang terdiri dari delapan kabupaten/kota yakni Aceh
Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh
Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota
Subulussalam.
Dibanding dengan wilayah utara dan timur Aceh,
pantai barat-selatan dengan luas wilayah 228.136
km2 dan jumlah penduduk 867.414 jiwa ini,
dikategorikan sebagai wilayah tertinggal, dengan

potret buram kemiskinan dan keterbelakangan secara
fisik maupun nonfisik. Mulai dari sektor pendidikan,
kesehatan bahkan transportasi.
URUTAN 12 BESAR
Dari 2.029.639 jiwa penduduk miskin di seluruh Aceh,
pantai barat selatan menyumbang sebanyak 531.509
jiwa atau masuk urutan 12 besar.
“Ini artinya, dari 867.414 jiwa total penduduk pantai
barat-selatan, 61,43 persen merupakan penduduk
miskin. Angka ini memberi sumbangan di atas ratarata
angka kemiskinan Provinsi Aceh yang hanya
49,85 persen persen. Jika dirinci, kabupaten yang
paling tinggi tingkat kemiskinannya yakni Simeulue
memiliki 81 persen penduduk miskin, disusul Nagan
Raya, Singkil, Aceh selatan, Aceh Barat Daya, Aceh
Barat dan Aceh Jaya,” ujar Haikal.
Selain itu, lanjutnya, pantai barat-selatan adalah juga
wilayah yang terparah terkena dampak bencana
gempa dan tsunami yang terjadi dua tahun silam.
Dari 1.341 desa yang ada di pantai barat-selatan, 384
di antaranya hancur akibat gempa dan tsunami.
Sedangkan jumlah kota yang rusak karena bencana
26 Desember 2004 ini berjumlah 38, atau 52 persen,
dari 74 kota yang ada di wilayah itu.
Selanjutnya, pantai barat-selatan juga merupakan
wilayah yang terkena konflik bersenjata di Aceh
beberapa waktu lalu, yang selain menyebabkan
ratusan jiwa melayang, juga menimbulkan kerusakan
fisik dan nonfisik pada bangunan milik masyarakat.
Fakta ini membuat daerah itu memberi kontribusi bagi
semakin terisolirnya daerah, sekaligus menambah
banyak kantong-kantong kemiskinan.
“Tanpa harus melihat data yang rinci pun, semua
orang akan maklum bahwa pembangunan yang
terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
tidaklah memihak pada penduduk di wilayah pantai
barat-selatan. Bahkan, hingga sekarang pun
Pemerintah Aceh melalui alokasi anggaran APBAnya,
belum terlihat akan menjawab terhadap dua
persoalan utama yaitu kemiskinan dan ketertinggalan
daerah,” terangnya.
Menurut TAF Haikal, pantai barat-selatan sampai
saat ini masih sulit dijangkau dan masyarakatnya pun
masih terus berada di bawah garis kemiskinan.
Hal ini terjadi karena seluruh pelaku pembangunan di
Aceh tidak memiliki apresiasi yang cukup terhadap
pantai barat-selatan. Akibatnya, sebahagian besar
alokasi anggaran pembangunan lebih memihak ke
wilayah utara-timur.
“Di sisi lain, kelemahan aparatur pemerintah daerah
di pantai barat-selatan ikut 'berkontribusi' kian
memperburuk kondisi wilayah dan masyarakat di
kawasan ini. Dengan keadaan demikian, sebenarnya
kondisi pembangunan pantai barat-selatan saat ini
adalah sejarah panjang dari ketidakadilan kebijakan
dan alokasi anggaran dari Pemerintah Aceh
sepanjang lima tahun terakhir. Dan ironisnya, sepak
terjang Pemerintah Aceh di kawasan pantai baratselatan
juga masih berkutat dengan
ketidakmampuannya untuk mendorong adanya
perubahan total ketidakadilan itu,” ungkap jurubicara
kaukus itu. (mhd)




Deklarasi Kaukus Pantai Barat-Selatan
“POTRET KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN PEMBANGUNAN”

Pantai Barat-Selatan adalah wilayah yang terdiri dari 8 kabupaten/kota yakni Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam. Dibanding dengan wilayah Utara dan Timur Aceh, Pantai Barat-Selatan bisa dikatagorikan sebagai wilayah tertinggal. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan bahkan transportasi.

Pantai Barat-Selatan adalah juga wilayah yang terparah terkena dampak bencana gempa dan tsunami yang terjadi dua tahun silam. Pantai Barat-Selatan juga merupakan wilayah yang terkena dampak konflik bersenjata di Aceh beberapa waktu lalu. Fakta ini membuat kawasan Pantai Barat-Selatan menjadi daerah terisolir dan tertinggal. Sekaligus menjadi wilayah yang banyak kantong-kantong kemiskinan.

Tanpa harus melihat data yang rinci pun, semua orang akan maklum bahwa pembangunan yang berlaku sekarang pun belum menjawab dua persoalan utama yaitu kemiskinan dan keterisoliran daerah. Pantai Barat-Selatan sampai saat ini masih sulit dijangkau dan masyarakatnya pun masih terus berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena seluruh pelaku pembangunan di Aceh tidak memiliki apresiasi yang cukup terhadap Pantai Barat-Selatan. Akibatnya, sebahagian besar alokasi anggaran pembangunan lebih memihak kewilayah Utara-Timur.

Di sisi lain, kelemahan aparatur pemerintah daerah di Pantai Barat–Selatan ikut “berkontribusi” kian memperburuk kondisi wilayah dan masyarakat di kawasan ini. Dengan keadaan demikian, sebenarnya kondisi pembangunan Pantai Barat–Selatan saat ini adalah sejarah panjang dari ketidakadilan kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sepanjang lima tahun terakhir. Dan ironisnya, sepak terjang Pemerintah Daerah di kawasan Pantai Barat–Selatan juga masih berkutat dengan ketidakmampuannya untuk mendorong adanya perubahan total ketidakadilan itu.

Fakta diatas mendorong kami pada hari ini senin tanggal dua bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh mendeklarasikan berdirinya KAUKUS PANTAI BARAT-SELATAN. Kaukus ini dibentuk sebagai forum komunikasi dan advokasi guna memastikan terwujudnya keadilan dalam pemerataan pembangunan. Hal ini penting sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam mewujud damai yang abadi di Aceh.

Banda Aceh, 2 Juli 2007
Juru Bicara

TAF Haikal

Inisiator Daerah:
1.T. Neta Firdaus (Aceh Barat)
2.Saiful (Aceh Selatan)
3.Fadhli Ali (Aceh Barat Daya)
4.T. Asrizal (Aceh Jaya)
5.Zairahim Zain (Simeulue)
6.Mashudi (Aceh Singkil)
7.Faisal Qubsy (Nagan Raya)
8.Hasbi BM (Subulussalam

Friday, September 12, 2008

Cabut DOM dan Aksi Dengan Tim Pencari Fakta DPR-RI untuk Aceh

Dalam pertemuan hari Rabu (22/7) dengan Tim Pencari Fakta (TPF) DPR tentang kasus orang hilang di Aceh, delegasi LSM Humanika menuntut pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) dan istilah GPK Aceh juga dihilangkan. Sejak tahun 1986 DOM diterapkan di Aceh, maka pendekatan keamanan mewarnai propinsi di ujung pulau Sumatera ini. Akibatnya adalah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Untuk itu Humanika minta agar TPF DPR terjun langsung ke lapangan, karena selama ini TPF-TPF sebelumnya selalu didampingi aparat keamanan maka fakta yang diperoleh tidak terungkap secara bebas. Ali Fadli, juru bicara Humanika, mengatakan tidak ada alasan menuduh masyarakat Aceh separatis. Jika ada reaksi - berupa gerakan - dari masyarakat Aceh, itu adalah cerminan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Selama ini anggaran daerah yang diberikan tidak sebanding dengan kekayaan alam yang ada di Aceh.

Fadhli Berteriak Ke Media Soal Rumah Terlantar

Rubrik: Serambi Nusa Edisi: 02/12/2007 11:29:05
Ratusan Rumah BRR Ditelantarkan

BLANGPIDIE- Ratusan rumah bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias
yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) realisasi fisik
sangat minim. Proyek rumah bantuan di bawah kendali Manajemen Kontruksi 2 (MK 2), MK 1 dan
Regional IV itu hampir dapat dipastikan tidak rampung dikerjakan tahun ini.
Banyak rumah BRR yang terbengkalai atau ditelantar sangat mengewakan masyarakat penerima. Di antara sampai menangis ketika mengadu ke Kantor Asisten Manajer Perumahan dan Pemukiman (Asperkim) Abdya dan Falisator Kecamatan (FK) setempat.
Dilaporkan, beberapa warga penerima rumah bantuan di Kecamatan Kuala Batee nekad membuat
dinding darurat dari plastik lantaran pihak kontraktor tidak memasang batu bata. Malahan,
sejumlah rumah setelah selesai bangunan pondasi, ditelantarkan kontraktor sehingga lokasi sudah ditutupi rumput.
Hasil investigasi Serambi selama dua hari, Jumat (30/11) dan Sabtu (1/12) cukup banyak rumah
bantuan belum rampung dikerjakan rekanan. Rumah rumah yang dibangun dengan lokasi menyebar sebagian hanya selesai pemasangan atap, tapi belum dipasang dinding dari batu bata. Banyak pula rumah yang hanya selesai dipasang atap bagian depan saja, sementara bagian belakang masih tampak rangka, kosong melompong, dan tidak sedikit pula rumah belum dipasang pintu dan jendela.
Kasus seperti itu banyak ditemukan terutama di Kecamatan Kuala Batee dan Manggeng. Kemudian beberapa rumah di Kecamatan Susoh, Blangpidie, Tangan Tangan dan Babahrot. Warga penerima yang sebelumnya berbunga bunga setelah terdaftar sebagai penerima, kemudian sudah sekilan lama riumah tak selesai. Seperti dialami janda Ny Saren warga Desa Panto Cut Kuala Batee yang memelihara beberapa anak yatim terpaksa membuat dinding rumah ala kadar dari plastik agar dapat ditempati lantaran kontraktor belum memasang dinding dari batu bata.
Kemudian banyak rumah di Kuala Batee ditelantarkan kontraktor setelah selesai pondasi antara
lain rumah Suriati dan Nasrudin warga Pasar Kota Bahagia dan Bukhari, warga Desa Padang Sikabu.
Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Manggeng dan kecamatan lainnya.
Banyak rumah bantuan BRR di Abdya yang bermasalah, dimana realisasi fisik sangat rendah
dibandingkan realiasi keuangan, menurut sumber disebab kontraktor berhasil mengelabui Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Satuan Kerja (Satker) ketika melakukan pencarian dana.
Modus yang dilakukan, kontraktor memasang atap bagian depan saja, kemudian foto dan pintu dan jendela dibuka kembali setelah diambil foto sebagai laporan pencairan dana.
Masalah lain, konsultan pengawas tidak profesional, malah diduga keras kongkalingkong dengan
rekanan sehingga cukup banyak rumah yang salah dari bestek atau mutunya sangat
mengecewakan. Seperti atap bocor, WC rusak dan daun pintu yang tidak bisa ditutup serta tiang
rumah tampak miring. Masalah lain, rekanan pelaksana telah melakukan sub pekerjaan kepada
rekanan lain secara berlapis sehingga tidak diketahui lagi siapa yang sebenarnya yang mengerjakan proyek rumah bantuan yang berselemak masalah itu.

Menangis
Asisten Menajer Asperkim Abdya, Fadli Ali dihubungi Serambi, Sabtu (1/12) menjelaskan, rumah
bantuan BRR yang dibangun dengan lokasi menyebar di Abdya berjumlah hampir seribu unit. Di
bawah kendali MK1 berjumlah 416 unit, MK 2 sebanyak 448 unit, dan di bawah kendali Regional IV (yang telah dibubarkan) berjumlah 152 unit terdiri tahap I, II dan III.
Proyek rumah bantuan itu dikerjakan sejumlah rekanan, antara lain CV Mulieng Indah membangun 100 rumah di Kecamatan Kuala Batee, sebilan unit diantaranya di Desa Pulau Kayu, Susoh. CV Bripo membangun 100 unit rumah di lokasi tersebar di Kecamatan Manggeng, CV Cot Bak Nga membangun 70 unit rumah di lokasi Kecamatan Babahrot dan CV Dwi Cipta membangun 65 unit rumah di kawasan Tangan Tangan dan CV Mita Rezeki membangun rumah di Keamatan Susoh.
Realisasi fisik yang sangat rendah rumah yang ditangani rekanan CV Mulieng Indah di Kecamatan Kuala Batee rata rata di bawah 70 persen dan PT Bripo di Keamatan Manggeng paling paling baru
sekitar 70 persen. Sedangkan rumah lokasi lain sebagian ada yang tinggal finishing (penyelesaian). Fadli Ali mengaku banyak warga penerima bantuan mengadu kepada Kantor Asperkim dan FK kecamatan tentang banyak rumah yang terbengkalai, malah ada yang menangis ketika mengadu nasib mereka. Menanggapi pengaduan warga, menurut Fadli Ali, Asperkim tidak bisa memerintah kontraktor untuk memacu pekerjaan. Karena hal yang menyangkut teknis merupakan wewenang PPK atau Satker yang bisa memerintah rekanan. Sedangkan Asperkim hanya mendata penerima dan menetapkan lokasi pembangunan rumah bantuan tersebut.
Harapan Fadli Ali kepada rekanan dapat menyelesaikan rumah bantuan sehingga bisa dimanfaatkan warga yang sangat membutuhkan.

Ditulis yang baik saja
Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK MK 2), Husni Ibrahim yang dihubungi Serambi melalui Hp pada Jumat malam (30/11) minta untuk tidak menulis namanya sebagai narasumber. Saya sudah lama menjadi pejabat, tapi saya tak mau komentar saya masuk dalam media massa, kata Husni yang mengaku kenal dengan banyak wartawan itu.
Husni minta wartawan untuk menulis yang baik baik saja. Kendati begitu, Husni sempat juga
menjawab pertanyaan Serambi, tapi diminta komentar itu untuk tidak ditulis. Menurut Husni,
kontraktor telah diperintah untuk memacu pekerjaan sehingga pihaknya optimis proyek
perumahan di bawah kendali MK 2 dapat selesai bulan Desember mendatang. Ketika ditanya
realisasi fisik masih minim, terutama rumah yang dibangun CV Mulieng Indah, Husni mengatakan,
kontraktor sudah membuat perjanjian untuk menuntaskan penyelesaian proyek pada Desember
mendatang. Sementara PPK MK 1, Saiful, tidak berhasil dihubungi. (nun)

Friday, September 5, 2008

Aecost Mitra Petani Untuk Percepatan Pembangunan Kebun Rakyat

Serambi Nanggroe : Pertanian

21/07/2007 12:27 WIB

Perkebunan Rakyat Abdya Bupati Serahkan Lima Unit Beko

[ rubrik: Serambi Nanggroe | topik: Pertanian ]

PEMBUKAAN areal perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa sawit dan cokelat dalam areal hutan Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot yang diprogramkan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH tampaknya semakin serius. Selain mengalokasi anggaran pengadaan bibit dalam APBD 2007 Rp 4 miliar, kemudian pada Kamis (19/7) sore diserahkan 5 unit alat berat jenis back hoe kepada masing-masing ketua seuneubok.

Alat berat tersebut diserahkan bupati dan Ketua DPRK, H Said Syamsul Bahri dalam sebuah acara di Desa Lama Tuha, Kuala Batee. Lima unit alat berat yang disewa Pemkab Abdya itu diserahkan kepada Zulbaidi (Ketua Seuneubok Padang Bak Jok), Zulkifli (Ketua Seuneubok Ie Jeureneh) dan Jufri AS (Ketua Seuneubok Jasa Rakan), Desa Lama Tuha, Kuala Batee serta Irwan (Ketua Seunebok Suka Damai) dan Herman (Ketua Seuneubok Suka Ramai) Desa Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot.

Bupati Akmal menjelaskan, alat berat tersebut digunakan untuk penggalian saluran pembuang dan pembuatan badan jalan dalam lokasi areal yang sudah dipersihkan oleh ribuan petani. Tanggungjawab pengelolaan alat berat tersebut diserahkan kepada ketua Seuneubok, dimana biaya operasional, seperti honor operator dan kebutuhan minyak ditanggung Pemkab Abdya.

Realisasi pembukaan aeal perkebunan sudah terbentuk 16 seuneubok masing-masing Blang Makmur, Mate Ie Cot Manggeng, Suak Raja Demet, Arongan Meusara, Barak Dua Kuala Surien, Padang Bak Jok, Ie Jeureneh, Jasa Rakan, Suka Damai, Suka Ramai, Rantoe Panyang, Krueng Ietam Leubok Raja, Dua Sekawan Simpang Gadeng, Barak Dua Ingin Jaya, Lhueng Giri dan Barak Dua Ingin Makmue. Ke-16 seuneubok tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot.

Kemudian ditambah satu seunebok cik Lhueng Manggi, Desa Lama Tuha, Kuala Batee. Masing-masing seuneubok memiliki 5 sampai 9 kelompok tani (KT) dan setiap kelompok punya memiliki luas areal 100 hektar (90 hektar untuk pembukaan lahan perkebunan dan 10 hektar dicadangkan untuk kepentingan sosial). Setiap kelompok tani terdatar 45 anggota dan masing-masing mendapat jatah lahan 2 hektar untuk ditanami kelapa sawit atau cokelat.

Untuk memfalitasi persiapan lahan bagi petani, Pemkab Abdya sudah menyerahkan kepada Aceh Ecotourism society (Aecost), Direktur, Imam Sahputra dan Advisor, Fadhli Ali SE. Dalam hal ini, Aecost telah bekerja memfalitasi persiapan lahan dan ribuan warga Abdya dari kecamatan-kecamatan sedang melakukan perbersihan lahan secara besar-besar dalam wilayah hutan yang membentang sejak Kuala Batee sampai Babahrot.

Petani penggarap yang telah terdaftar dalam 93 kolompok dan masing-masing kelompok punya 45 anggota maka jumlah petani mencapai 4.185 orang (93 x 45) sehingga luas areal garapan seluruhnya mencapai 8.370 hektar, suatu jumlah tidak sedikit untuk areal perkebunan rakyat.

Mempersiapkan lahan seluas itu, sedikitnya dibutuhkan 10 unit alat berat jenis back hoe untuk menggali saluran pembuang dan pembuatan badan jalan lokasi perkebunan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan Advisor Aecost, Fadhli Ali, Pemkab Abdya akan menyewa 8 unit alat berat.

Dari jumlah tersebut 5 unit sudah diserahkan kepada Ketua Seuneubok pada hari Kamis (1/7) sore dalam acara kenduri potong kerbau di Jalan IDT, Desa Lama Tuha, dan 3 unit lagi segera menyusul. Sedangkan 2 unit alat berat lagi Bupati Akmal Ibrahim telah mengupayakan bantuan dari PMI Provinsi NAD. Pembukaan lahan perkebunan rakyat komoditi sawit dan cokelat dengan membuka hutan kawasan pesisir Kuala Batee dan Babahrot merupakan sebuah terobosan besar dan cukup berani dari Bupati Akmal Ibrahim. Dia bercita-cita rakyat Abdya tidak menjadi buruh di negeri sendiri, tapi harus bisa memiliki lahan perkebunan minimal 2 hektar/KK. Makanya, diapun mempersilakan masyarakat Abdya untuk mengambil lahan 2 hektar. Syaratnya sangat mudah hanya dengan menunjuk KTP sebagai warga Abdya.

Program yang tergolong fantastis ini melaju sangat cepat. Betapa tidak, dalam APBD 2007 sudah dialokasi anggaran pengadaan bibit sawit dan cokelat mencapai Rp 4 miliar. Kemudian masing-masing seuneubok sudah mendapat bantuan awal masing-masing Rp 5 juta untuk pembangunan pondok tempat istirahat atau musyawarah petani. Kemudian BRR NAD-Nias tahun 2008 mendatang telah memprogramkan bantuan 500 ribu batang bibit sawit untuk petani Abdya.

Jalan-jalan dalam lokasi perkebunan rakyat itu juga dibangun dan dalam kawasan tersebut telah disediakan lahan 100 hektar sebagai tempat praktek Politeknik Pertanian, disamping itu telah dipersiapkan pula lahan industri 100 hektar yang berada sekitar 1,5 km dari Pantai Samudra Hindia.

Kemudian setiap kelompok dengan luas areal 100 hektar, 10 hektar diantaranya dicadangkan untuk kebutuhan sosial. Artinya di kawasan belantara dengan rawa-rawa tersebut nantinya akan menjelma sebuah kecamatan baru dengan penduduk yang memiliki areal sawit dan cokelat.
Luar bisa.(nun)

Perhatikan Kerusakan Ekologi

Pasca Banjir Bandang Di Abdya Dan Aceh Selatan: Perhatikan Kerusakan Ekologi Sekitar DAS

Waspada Online
Selasa, 8 November, 2005

Blang Pidie: Pemerintah diminta serius memperhatikan kerusakan ekologi di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) karena kondisi yang ada sekarang ini sering menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah, termasuk di Aceh Barat Daya dan dan Aceh Selatan, pekan lalu.

Direktur Yayasan Aceh Ecotourism Society (Aecost) Fadhli Ali, SE kepada Waspada di Blangpidie, Senin (7/11) mengatakan banjir yang terjadi di dua kabupaten pantai barat NAD itu beberapa waktu lalu erat kaitannya dengan kerusakan ekologi.

“Pemerintah mestinya makin serius melihat permasalahan yang berkaitan dengan degradasi lingkungan dan ekosistemnya serta menyiapkan langkah kongkrit untuk mengatasi berbagai masalah dan dampak yang timbul dari kondisi DAS yang ada sekarang ini,” tegas Fadhli.

Oleh karena itu, tambah Fadhli, sebagai langkah awal pemerintah segera mengidentifikasi dan menetapkan wilayah DAS yang termasuk garis merah atau kondisi kritis. Sebagai skala prioritas utama untuk segera ditangani, jika tidak bencana banjir bakal mengancam pemukiman penduduk dan lahan pertanian di sekitarnya.

Selain itu, kata dia, permasalahan DAS juga harus menjadi perhatian Badan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi (BRR). Lembaga itu lahir karena semangat pascagempa dan tsunami untuk membangun kembali Aceh. Sepantasnya juga BRR memperhatikan kondisi ekologi yang hancur dan kerap mengundang banjir.

Dia memberi contoh dalam kasus banjir di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. DAS Babahrot dan Krueng Baru saat ini dalam kondisi kritis sehingga intensitas bencana perlu penanganan prioritas. Begitu juga DAS lainnya di dua kabupaten itu.

Fadhli mengatakan sejauh ini kegiatan penanganan masalah DAS di Aceh Barat Daya dilakukan cilet-cilet (kecil-kecilan) dan terkesan menghamburkan uang ke dalam sungai. “Belum setahun proyek pengerukan DAS selesai dikerjakan, beberapa bulan kemudian, mendangkal lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, instansi yang menyusun program tidak merasa kapok dengan kegagalan itu. Masih saja mengalokasikan anggaran untuk pengerukan sungai tahun-tahun berikutnya.

“Akhir tahun ini agaknya proyek pengerukan sungai yang menelan biaya ratusan juta bakal lenyap dari pandangan karena dilakukan tanpa perencanaan matang,” ungkap Fadhli.

Oleh karena itu, Fadhli menegaskan penanganan masalah DAS ke depan harus lebih matang baik perencanaan maupun penentuan prioritas. Supaya kegiatan pembangunannya tidak menjadi sia-sia dan dianggap cilet-cilet.

Kecuali itu, Direktur Yayasan Aecost, selain kondisi DAS kritis, penyebab banjir erat kaitannya dengan pengelolaan hutan di sekitar aliran sungai. “Jangan tolerir terhadap eksploitasi kayu ilegal.”(cjr) (sn)

Asperkim Di Geulanggang Gajah

Serambi Indonesia
Sabtu, 5 agustus 2006
Untuk Bantuan Rumah BRR, Setiap Unit Dipungut Rp 1 Juta



BLANGPIDIE Masyarakat Desa Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Abdya, sangat kecewa terhadap kinerja BRR. Pasalnya, dalam pembangunan rumah lembaga tersebut memungut biaya kepada setiap yang mendapat bantuan sebesar Rp 1 juta.

Sejumlah warga Desa Gelanggang Gajah, Kuala Batee kepada Serambi, Kamis (3/8) mengatakan, mereka sangat kecewa terhadap kinerja BRR, dimana dalam pembagian paket pembangunan rumah terkesan pilih kasih dan tidak tepat sasaran. Sebab, dari 24 unit rumah yang akan dibangun tersebut terlihat orang orang yang dekat dengan pengurus. Begitu juga rumah tersebut diperuntukan untuk kaum dhuafa, sementara korban tsunami yang sangat layak mendapatkan tidak kebagian dalam paket.

Apakah bantuan BRR itu termasuk untuk kaum dhuafa, kata salah seorang warga yang menyayangkan adanya beberapa orang korban tsunami yang tidak punya apa apa lagi, tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Lagipula kaum dhuafa yang mendapatkan bantuan tersebut belum tergolong miskin, atau masih banyak warga yang lebih miskin dari itu. Bahkan, ada juga bantuan paket BRR tersebut diberikan kepada warga yang sudah mendapat bantuan rumah dari Dinas Sosial. Kami tidak keberatan, tapi lihatlah apakah layak mereka menerimanya, kata Amri dan Muzakir yang datang ke Biro Serambi Blangpidie, Rabu (2/8) sore.

Bukan itu saja, masyarakat melaporkan BRR juga mengutip biaya kepada masyarakat sebesar Rp 1 juta setiap unit rumah yang akan dibangun, jika tidak, bantuan rumah tersebut akan dialihkan kepada orang lain. Kami dipaksa, jika tidak, kami tak mendapatkan rumah tersebut, kata warga lainnya.

Selain itu, ada juga di antara warga yang dulu sudah didaftarkan sebagai penerima bantuan rumah BRR, tapi belakangan namanya tidak tercantum, alias dihapus dengan alasan yang bersangkutan tidak memiliki tanah. Padahal, mereka sudah disediakan tanah oleh keluarganya, kata Sayuti.

Untuk itu, warga Desa Gelanggang Gajah minta BRR Provinsi turun ke lokasi, dan mengharapkan supaya pembangunan rumah tersebut ditunda dulu. Jika tidak, permasalahan dalam masyarakat tetap saja terjadi, apalagi mengingat hal itu mengundang kecemburuan sosial sesama warga.

Sementara Asisten Manajer Perumahan dan Pemukiman BRR Kabupaten Abya Fadhli Ali yang ditanyai Serambi, menjelaskan, pembangunan rumah di Desa Gelanggang Gajah Kuala Batee, berjumlah 24 unit dengan tipe 36 plus, dan 54 jatah rehab, dibangun dengan bantuan BRR NAD Nias, yang diperuntukan untuk korban gempa dan tsunami.

Namun, ia mengaku dari jumlah 24 unit tersebut terdapat sejumlah penerima yang bukan tercatat sebagai korban tsunami, tapi kaum dhuafa. Hal itu adalah permintaan warga setempat untuk dibangun pada saat pertemuan pertama dua bulan lalu, katanya. Sejauh ini ia mengaku belum tahu ada warga korban tsunami yang tidak kebagian paket tersebut. Sebab, diakuinya pihak BRR hanya menentukan penerima dan lokasi berdasarkan laporan kepala desa dan verifikasi di lapangan. Selanjutnya, membuat uji publik selama sebulan yang ditempelkan pada dinding kios, pos jaga, dan di tempat tempat yang dianggap sering dikunjungi warga.

Tujuan uji publik tersebut merupakan kesempatan bagi warga yang belum kebagian untuk mendaftarkan diri. Setelah itu, BR baru mengadakan pertemuan untuk memilih komite di desa (yang membantu proses pembangunan di desa). Jadi, siapa saja yang menerima itu adalah hasil pendataan yang diakukan komite di desa yang ditunjuk kepala desa. BRR hanya menerima laporan dari komite desa, jelasnya.

Menurutnya, kesalahan tersebut adalah kesalahan warga karena tidak mendaftarkan dirinya kepada komite selama masa uji publik. Apalagi sebelumnya telah diumumkan kepada warga untuk hadir pada rapat. Pada waktu tersebut tidak ada warga yang mengeluh, tambahnya.

Ditanya tentang pungutan biaya yang dilakukan oleh pengurus sebesar Rp 1 juta/unit kepada masyarakat, Fadhli Ali menjelakan, dalam peraturan BRR tidak dibenarkan pengutipan biaya berupa apapun kepada masyarakat yang dibangun rumahnya. Fadhli mengaku hal itu bukan dilakukan BRR, melainkan dilakukan oleh panitia masjid.

Hal itu diketahuinya dari hasil pertemuannya dengan masyarakat setempat menyangkut isu yang berkembang bahwa BRR mengutip biaya pembangunan kepada masyarakat. Fadhli sangat menyayangkan peristiwa tersebut, sebab ada pihak yang mengambil kesempatan, karena yang berkembang di masyarakat yang mengutip biaya sampai Rp 1 juta itu adalah BRR. Kita sudah larang panitia pembangunan masjid untuk mengutip biaya kepada masyarakat, karena sejumlah masyarakat mengaku dipaksa harus megeluarkan biaya tersebut. Sementara pihak BRR tidak pernah menganjurkan hal itu, tegasnya.(az)

Launching of South West Aceh (ABDYA) District Recovery Forum

Launching of South West Aceh (ABDYA) District Recovery Forum

South West Aceh (ABDYA) KRF was launched on the 24th of May, 2007 in the DRPD HALL. Among the 88 attendees were the BUPATI, Head of DPRD, Head of BAPPEDA, Head of Police District (KAPOLRES), Head of KPA, All Heads of Dinases, Camats, Association Representatives, Religious Leaders, Women Representatives, and Youth Representatives. NGOs such as SIRA, IFRC, Rekompak, P2DTK, AECOST also participated.

The response of the local government, communities and all involved in the launch was encouraging and points to great expectations in the community for resolving development issues in ABDYA. ABDYA Bupati, Akmal Ibrahim, formally opened the forum by emphasizing its role gathering information and identifing priorities for ABDYA. The complete database and district profile will serve as useful tools to assist in promoting ABDYA to broader audiences. Any donors and NGOS who are interested in implementing their programs in ABDYA could get accurate and sufficient information.

Pak Bupati announced his expectation that the proactive involvement of all parties in the forum would help speed up recovery activities and enable the realigning of the reconstruction process in accordance with the perspective of the district government.

Outlining these perspectives, Pak Bupati explained that the focus needs to be on local community empowerment in order to adapt the job market to newcomers from tsunami-affected regions outside of ABDYA. Fortunately, BRR and NGOS have constructed thousands of houses to assist these people. The broader challenge now is to find sustainable solutions for the newcomers and the people of ABDYA to get decent jobs. Poverty eradication through innovative strategies that take these new circumstances under consideration is a main priority of the district government.

One of the strategies that the office of the Bupati has planned is to focus on the gardening that was left behind during the conflict. 15,000 hectares are available and Bupati plans to provide 2 hectares of land and palm oil tree seeds chocolate tree seeds for each household. At present, the district government has procured 500,000 chocolate seeds and 250,000 palm oil trees to this end. At the same time, Pak Bupati acknowledged, basic infrastructures facilities are needed to ensure the plan bears fruit this as the district government does not have the budget to fulfil these basic needs.

Physical facilities for health and education have reached an important target by now being available to all ABDYA community. Having reached this critical milestone, for the next year the district government will focus on improving quality. Unfortunately, the same cannot be said for basic infrastructures needs. Here the district government has a smaller budget.

Pak Bupati informed the audiences that he has hired a fisheries expert from west java to assist in improving fish seedlings. This expert will work closely with the department of oceanography and fisheries. The office of the Bupati took this initiative in order to assist the community in managing and developing this skill as fishing is a mainstay of the district’s livelihood.

Dewi Elyana, Head of UNORC-Meulaboh, noted that she was pleased to attend this recovery forum launch.

It is hoped, she explained, that the forum will showcase synergies between the activities of all parties present in order to identify gaps and overlaps activities. This is also to speed up the recovery activities in accordance with perspective of district government.

UNORC is fully committed to assist the process of recovery, reintegration and reconstruction and is looking forward to supporting all forum members in actualizing the goals of ABDYA government.

Fadli Ali, Asperkim, reminded participants that the district was weak even before the tsunami and earthquake. A lot of things should be prioritised in this current government period such as, basic infrastructures needs, reintegration of ex-combatants, reconstructions processes and local empowerment.

All these mentioned above should be fully accommodated with strong support from all parties involved and the district government particularly, which in line with the aspiration at all community levels and it is expected that the implementation will reach the targets as planned.

DPRD representative, Rusli, outlined the rate of poverty in ABDYA as the following:

  • 47,8% is the poverty average number of Mukim population
  • 26% is the poverty average number of absolute poverty
  • 30% is poverty average number of unidentified unemployment

The overall ABDYA population stands at about 120,000 people. All these statistical numbers above should be rechecked carefully for future purposes.

Women representative (L-P3A), Rahma R, mentioned the role and involvement of women. Women should be involved significantly within processes of recovery. To do so effectively, women’s capacity needs to be improved.

Garda Madina Institute, T.M. Daud, stated that government bureaucracy is in need of reform. Public services provision is not optimal, he noted, and added that it is perceived that there is no sensitivity to this fact. To this end, a publication outlining the development and governmental progress should be made available to inform the public of what is being done. This would enable the community to provide relevant inputs to the process as well as monitor ongoing activities within ABDYA. Finally, he added, district government is not supposed to rest its powers on old regulations and procedures. Regrettably, the Law on Governing Aceh (UUPA) is not very clear in this respect.

KPA Leader, T. Abdurahman, stated that the district government should fulfill their commitment throughout the district. There are huge numbers of damaged and burnt houses in several sub-districts that have not been completed yet. Uncertainties exist and the aspirations of ex-combatants have still not been catered too fully. He suggested that the district government should involve KPA members in activities relating to improving the lives of ex-combatant members.

Youth representative (Muda SIGUPAI), Ulul Azmi, stated that Muda Sigupai organization is willing to fully support this recovery forum. Moreover he enclosed the preliminary proposal for collecting data assessments systems and prepared the strategy ahead which involved all youths, youth leaders and community leaders.

Vice Religious leader (MPU), Mr. Said, stated that there are some problematical issues that head of villages have frequently visited and asked for the numbers of data that the head villages did not know the purposes for.

Business association representative stated that there are some market venues that have not been occupied by the traders. It is noted that 6 market venues are not yet fully functioning.

· Joint Secretariat

Head of BRR Regional IV, Mr. Taqwalla was grateful that the planned project targets of BRR regional IV for 2007 in ABDYA were accomplished on time.

Sunday, August 31, 2008

Sepenggal kisah dipenghujung masa tugas

Saat menyusun laporan akhir tahun 2007 ini kami harus membuka kembali dokumen lama berupa foto visual kegiatan pertemuan yang dilakukan dengan berbagai pihak terutama warga korban. Membuka kembali data beneficeries yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan hingga bulan Mei 2007. File-file pengiriman data ke Direktorat Prakarsa Pembangunan Partisipatif (PPP) yang terkirim melalui email setiap bulan ternyata sangat membantu.

Membolak-balik dokumen lama memunculkan kenangan dan perasaan tersendiri, terutama ketika membuka foto-foto pertemuan warga yang waktu itu sering sekali dilakukan pada malam hari. Untuk memacu realisasi kegiatan pendataan dan verifikasi, siang hari digunakan untuk melakukan pendataan door to door yang mirip pekerjaan manteri statistik. Apalagi di Aceh Barat Daya kerusakan akibat dampak gempa jauh lebih dominan dari tsunami, kerusakan bangunan akan dapat secara persis diketahui dengan cara meneliti sampai ke dalam rumah. Karenanya berjalan kaki door to door menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan sampai berbulan-bulan. Jadi dalam situasi demikian pilihan waktu terbaik untuk pertemuan warga dilakukan pada malam hari.

Setelah lebih setahun mengerjakan kegiatan pendataan akhirnya kami dapat juga memiliki kantor dan fasilitas yang memadai. Masa “kantor diatas roda” pun berakhir. Fasilitas ini tidak saja memudahkan Asperkim tapi juga memudahkan warga korban dalam mendapatkan pelayanan seperti menyampaikan berkas permohonan dan mendapatkan informasi mengenai program pemberian bantuan perumahan pasca gempa dan tsunami. Sebelumnya, warung kopi, kaki lima atau mobil adalah kantor bagi Asperkim dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenang “road map” yang sudah dilalui selama hampir dua tahun, menjadi staff di garis depan dalam pendataan beneficeries di kedeputian perumahan, ketika mendapat kabar mengenai cara pimpinan di BRR NAD-Nias mengapresiasi hasil pendataan yang dilakukan kami menjadi terhenyuh. Pendataan dikatakan berjalan "lamban". Menurut mereka pendataan adalah suatu pekerjaan yang sederhana.
Namun karena kami sadar bahwa pandangan seperti itu muncul karena pimpinan hanya memahami sebatas tugas asperkim pokok sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak. Sementara pernak pernik masalah dalam pendataan hingga mendapatkan data final hasil verifikasi ternyata amat banyak yang harus diatasi dan tidak sederhana. Bila pendataan untuk pemberian bantuan perumahan dipersepsikan layaknya pekerjaan menyusun data statistik maka dapat di mengerti apresiasi terhadap hasil kerja direktorat PPP rendah dan terkadang malah disudutkan sebagai sumber kelambanan pembangunan rumah korban.

Telah banyak peristiwa yang menggelitik sekaligus memprihatinkan sebagai memori dan catatan sejarah berkaitan dengan program pemberian bantuan dhuafa atau “korban” salah urus pembangunan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) maupun bantuan korban post konflik. Semua bermuara pada muncul masalah, protes dan demonstrasi dalam implimentasinya.

Mencermati dana bantuan yang berjumlah trilyunan dan jumlah unit bantuan perumahan yang disalurkan BRR untuk jumlah korban yang berjumlah ratusan ribu KK, maka kejadian demonstrasi, protes sekaligus hujatan yang dialamatkan kepada BRR masih kurang “kencang”. Padahal begitu banyak orang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan langsung maupun tidak langsung. 1 (satu) unit rumah bantuan bernilai puluhan juta (60-an sampai 70-an juta) tentu membangkitkan hasrat mereka untuk memperoleh walaupun harus dilakukan dengan berbagaimacam tipu daya. Rusuh soal perumahan di BRR masih lebih rendah di banding peristiwa penyaluran dana kompensasi BBM yang hanya bernilai Rp 100.000 per KK. Begitu banyak demonstrasi dalam kasus itu dan banyak kepala desa yang dipukul dan rumahnya di datangi warga. Konon lagi dengan jumlah bantuan yang berjumlah puluhan juta yang disalurkan melalui program bantuan perumahan BRR NAD-Nias.

Sekalipun demikian tentu dalam proses pendataan yang dilakukan oleh Asperkim terdapat kelemahan dan kekurangan yang boleh jadi disebabkan adanya kelalaian maupun tuntutan keadaan dan situasi. Pemahaman terhadap konteks dan arus permasalahan psikologi sosial paska gempa/tsunami maupun konflik yang terjadi di Aceh yang lebih baik akan membantu untuk mendapatkan gambaran background wilayah jelajah terkait dengan pekerjaan pendataan yang dilakukan oleh Asperkim.

Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
hasEML = false;
Tantangan Pengembangan Wisata Aceh
Di Tahun Kunjungan Indonesia 2008
*fadhli Ali
Tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun kunjungan Indonesia (visit Indonesia year), pemerintah melalui kementerian pariwisata menargetkan ada kunjungan wisatawan manca Negara lebih dari 11 juta orang pada tahun ini, rupiah yang diperoleh di harapkan mencapai puluhan trilyun rupiah. Menyahuti hajatan nasional itu beberapa provinsi mengagas even dan mempromosikannya melalui berbagai media. Provinsi Sumatera Selatan mempromosikan diri dengan brand ; Visit Musi 2008. Mantan Bupati Solok, Gamawan Fauzi yang saat ini menjadi geubernur Sumatera Barat tak mau kalah, berbagai objek menarik di ranah Minang dipasarkan melalui media layar kaca. Aceh mencoba menarik minat melalui even “Diwana Cakradonya”.
Industri pariwisata (tourism) merupakan sektor yang menjanjikan untuk mendongkrak devisa. Beberapa negara sudah leading dari sisi rencana maupun aplikasi program pembangunan industri pariwisatanya, Kini mereka mendulang puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah dari jasa wisata. Mesir memungut Pound dari objek sejarah, seperti bangunan peninggalan zaman mesir kuno. Sementara Peru, Costa Rica dan Brazil dengan sungai Amazon dan hutan alam tropisnya mengandalkan daya tarik alam.
Pembangunan industri Pariwisata bagaimanapun harus memperhatikan kecendrungan pasar atau minat wisatawan. Pilihan objek yang saat ini tengah di minati wisatawan pada abad ini cenderung (trend) ke wisata minat khusus ecotourism yaitu hutan hujan tropis (Tropical rain forest tourism). Indonesia, khususnya Aceh menyimpan potensi besar untuk mengeruk keuntungan dari trend wisata masyarakat international tersebut. Selain karena Aceh masih memiliki luas kawasan hutan yang relatif masih cukup luas juga karena isu hutan Aceh saat ini menukik nyaring ke dunia international terutama setelah pagelaran dunia tentang Global climate change di Bali beberapa waktu lalu.
Sayangnya, saat ini kemasan daya tarik objek alam yang tersembunyi dalam belantara Aceh belum dikemas secara profesional. Sejauh ini belum ada promosi tentang paket wisata alam yang terpromosikan secara lengkap. Objek alam apa, dilokasi mana, belum ada informasi besar biaya perjalanan maupun cara mengakses ke lokasi yang akan dikunjung.
Belum terlihat ada kreativitas dinas terkait maupun masyarakat pelaku wisata membuat rancang bangun dunia kepariwisataan Aceh, setidaknya hingga saat ini. Karena itu potensi yang ada belum memberikan manfaat secara siqnifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu informasi objek yang dipasarkan melalui buku panduan dan informasi wisata Aceh tampak menoton, itu-itu juga.
Jika sepuluh tahun lalu seorang wisatawan pernah membolak balik lembar buku panduan wisata Aceh, maka pada saat buku terbaru yang dikeluarkan instansi terkait nyaris sama saja, objeknya Taman Putro Phang, Gunongan, Mesjid Raya, Makam Syiah Kuala, benteng-benteng di kawasan Aceh Besar.
Jika belajar dari Sabang dengan pulau Rubiah yang memikat dan banyak dikunjungi wisatawan mestinya perencana wisata di Nonggroe Aceh dapat memetik pelajaran. Mengapa Sabang di kunjungi ? jawabannya tentu karena alamnya. Pemandangan alam pesisir Pantai Barat-Selatan dan objek-objek alam di dataran tinggi Gayo meyimpan potensi yang tidak kalah dari Sabang, namun belum ‘ekploitasi’ untuk memancing masuknya wisatawan. Begitupun berkah yang tersisa dari reruntuhan gempa dan tsunami belum tergarap dengan baik untuk mengundang perhatian pelancong.
Guna memajukan pariwisata di Aceh di masa mendatang, dibutuhkan sebuah strategi pengembangan yang berlandaskan pada eksplorasi daya tarik hutan alam Aceh. Strategi ini klop (cune in) dengan kebijakan pemerintah menampilkan Aceh sebagai provinsi hijau atau Green Province. Strategi yang memungkinkan kelak Dollar akan mengalir deras seperti berjatuh dedaunan pohon di hutan alam Aceh yang untuh dari kekejaman penumbang. Income bagi daerah akan muncrat dari rasa teduh yang dinimati petualang (Adventure) saat berada di bawah dahan pohon yang menghijau dan riuh jeram yang bergemuruh dalam aliran sungai alas dan krueng Tripa. Gua-gua dan hamparan rerumputan menyerupai permadani yang ada di tengah bentang pegunungan Seulawah hingga wilayah perbatasan Sumatera Utara akan memercik kesejahteraan bagi masyarkat desa yang terlibat dalam kegiatan pelancong yang berdatangan.
Selain menjual daya tarik keunikan hutan, masih dalam latar (backround) alam pegunungan, Aceh menyimpan daya tarik dari wisata ritus perjalanan berupa penelusuran tempat-tempat yang pernah di jadikan markas gerilyawan. Selain bekas lokasi persembunyian gerilyawa Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tempat persembunyian pejuang Darul Islam (DI) pun mengundang penjelajah wisata. Atraksi wisata jenis ini telah dikemas baik di Timor Leste dan berhasil menarik minat orang untuk mengunjunginya.
Pada saat bergerilya para gerilyawan memilih satu lokasi persembunyian tentu mempuyai satu pertimbangan khusus, jika bukan karena sulit dijangkau oleh musuh boleh jadi karena aman dari binatang buas atau mudah mengakses air serta sumber makanan. Boleh jadi karena satu tempat persembunyian merupakan lokasi paling menarik bagi mereka untuk menikmati keindahan alam. Namun tidak mungkin ada yang berminat, jika tidak ada pendokumentasian objek dengan narasi yang deskriptif dan menarik melalui brosur-brosur promosi.
**
Mencermati kebijakan pengelolaan hutan alam Aceh di yakini prospek pengembangan sangat prospektif. Kebijakan moratorium logging buah bibir tidak hanya dikalangan aktifis lingkungan, akademisi dan pengamat lokal tapi juga masyarakat internasional. Pencanangan Aceh sebagai Green Province yang di dukung beberapa donor kelas dunia seperti World Wide Found (WWF), Multi Donor Trust Fund (MDTF) serta World Bank sesungguhnya peluang untuk mendapatkan manfaat nyata dimana rakyat dapat menikmati kompensasi dari kesediaan mereka mendukung program konservasi.
Namun sekali lagi pada level implimentasi, masih jauh panggang dari api. Seperti yang tampak pada realitas miris yang disaksikan di depan Mapolda NAD. Teriakan rakyat di desa sekitar hutan Aceh Besar yang berdemo layak disebut sebagai suara menggugat kebijakan di level petinggi. “kami menebang kayu untuk menghidupi anak-istri” teriak warga di Mapolda NAD yang menuntut di bebaskan rekannya yang ditahan karena menebang kayu. Ekses dari peristiwa itu makin menarik perhatian, ternyata Fauzan Azima wakil ketua sterring commite Aceh Forest Environment Project (AFEP) mempertanyakan kegiatan beberapa NGO’s yang keciprat dana lingkungan.
Puluhan milyar dana di alokasikan untuk mendukung program konservasi dan kegiatan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang berada disekitar hutan. Akan tetapi seperti yang dilansir media, mantan panglima GAM dataran tinggi Gayo itu mempertanyakan peruntukan dana lingkungan yang di kelola Flora Fauna International (FFI) di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Bagitupun, ia menyinggung peran Yayasan Ekosistem Leuser (YLI) yang juga mengelola dana serupa untuk program di sejumlah kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Kebijakan tersebut tentu sangat strategis, namun bagi masyarakat desa sekitar hutan di Aceh ceramah soal penyelamatan lingkungan hidup tampak sebagai ancaman terhadap sumber kehidupannya. Karena selama ini ceramah yang didengar seringkali kabar yang menakutkan tentang akibat menebang kayu, tentang banjir, ancaman kekeringan dan tindak pidana terhadap pelaku illegal logging. Dengan mulut ternga-nga dalam diam masyarakat yang diceramahi bertanya “pekerjaan apa yang boleh kami lakukan di hutan?” yang lain mungin bertanya “apa pekerjaan lain bagi kami ?”. Seringkali sampai pertemuan bubar, pertanyaan mereka tidak terjawab. Jikapun ada statemen soal pekerjaan, seringkali dimuali dengan “akan, akan dan akan”, yang tidak kunjung ada kenyataan setelah bertahun-tahun.
Mestinya dimasa mendatang kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan NGO’s maupun pemerintah mengarah pada upaya membangun sebuah tatanan yang memungkinkan terujudnya industri pariwisata di Nanggroe Aceh Darussalam yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku inti. Berkembangnya kegiatan ekowisata Aceh akan mendorong terbukanya lapangan kerja baru sebagai multiple effect, Hunian hotel meningkat, jasa guide, buruh angkat barang (porter) bertambah, termasuk berkembang home industri yang membuat berbagai cendera mata.
Pemanfaatan potensi hutan yang terpendam dari perspektif tourism itu pada akhirnya juga berdampak positif meningkatkan pendapatan masyarakat sudah menjadi kelaziman dan logis dalam teori ekonomi. Tumbuh jasa kepariwisataan akan menimbulkan multiplyer effect pada berbagai sektor ekonomi lain, dampaknya akan jauh lebih luas dari yang dapat disebut melalui tulisan singkat ini satu persatu.
Mestinya dalam tahun kunjungan Indonesia ini, Aceh sudah dapat menikmati syafaat dari hutan alamnya yaitu dengan menjual hutan tanpa menebang pohon atau menjual sesuatu tanpa kehilangan apapun. Maksudnya menjual hutan melalui jasa wisata akan mendatangkan devisa dalam jumlah besar, namun kedatangan wisatawan bukan untuk melihat pohon-pohon tumbang tapi sebaliknya ingin menyaksikan hutan alam tropis Aceh yang utuh, bahkan seringkali seorang wisatawan mengeluarkan dollar dikantong pribadinya untuk melindungi sebatang pohon atasnama dirinya.
Dunia belum berakhir, Aceh belum terlambat untuk memulai. Semoga gubernur provinsi Naggroe Aceh Darussalam mencanangkan tahun kunjungan hutan alam Aceh pada tahun depan, selain sebagai promosi untuk menarik wisawan dalam dan luar negeri mengunjungi Aceh bukankah Aceh juga perlu promosi perdamaian kepada masyarakat dunia. Maka kepala dinas Pariwisata Aceh, Mirza Fuadi mengatakan, “sekarang kendala pengembangan wisata Aceh sudah tidak lagi terkendala masalah keamanan….,” semoga !!.

*Pemerhati lingkungan, aktif di yayasan Aceh Ecotourism Society (Aecost)intul
150 GEUCHIK ABDYA SUSUN STRATEGI KELOLA GAMPONG


BLANGPIDIE – KAMIS, 19 JULI 2008
Seratus limapuluh Geuchik di Adya, membicangkan strategi untuk memanfaatkan dana yang harus mereka kelola untuk memberdayakan masyarakatnya. “Mereka kami bagi menjadi tiga gelombang, masing-masing diikuti 50 orang Gechik,” ungkap Fadhli Ali, Direktur Aceh Ecotourism Society (Aecost) di Blangpidie, Sabtu, 19 Juli 2008.

Kata Fadhli, kegiatan yang dilaksanakan pada 19 – 24 Juli itu dimaksudkan untuk memperkuat pemerintah di tingkat Gampong agar makin siap merencanakan dan mengelola berbagai sumber pendanaan yang disalurkan kepada mereka secara lebih tepat.Fadhli mengharapkan setelah mengikuti pellatihan tersebut kemampuan aparatur pemerintahan Gampong di Abdya tidak gamang lagi untuk mengenali, merancang dan menyelesaikan masalah pembangunan di lingkungan Gampong mereka.

Taraining peningkatan kapasitas aparat Gampong dan Mukim itu dilakukan Aecost bekerja sama dengan BRR NAD – Nias. Pada gelombang pertama, training itu diikuti para kepala desa dan mukim di dua kecamatan di Abdya, yaitu kecamatan Blangpidie dan Susoh. Setelah itu, desa-desa dari kecamatan lainnya juga akan dilatih di ruang pertemuan Khana Pakat Guest House Blangpidie tersebut. Pada hari pertama training, Sabtu lalu, tampak para Geuchik antusias mengikuti acara hingga selesai. “Selain acara ini, kami mohon Aecost dapat memfasilitasi 15 Geuchik di kawasan DAS Krueng Susoh, agar kami dapat terhindar dari banjir seperti selama ini,” kata Anwar, Geuchik Kutatinggi, Blangpidie di sela-sela acara tersebut.

Selain difasilitasi untuk mengenal dan memberikan bobot pada masalahh di lingkungannya, para peserta juga dibekali kemampuan untuk menyusun prioritas program dan menyiapkan profil desa masing-masing. “Kami juga minta perhatian pihak pemerintah kabupaten agar segera menyelesaikan masalah sarana jalan di kampong kami,” kata Anasmiadi, Geuchik Lhueng Asan Blangpidie.

Fadhli Ali, mengharapkan para Geuchik dan Mukim dapat memahami apa sebenarnya masalah yang dihadapi mereka di Gampong masing-masing, sehingga program-program yang diusulkan kepada pemerintah daerah merupakan jawaban dari persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. Perencanaan Gampong dibuat tidak hanya karena ada bantuan dari pemerintah daerah, akan tetapi perencanaan pembangunan pemerintah Gampong dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa mutlak diperlukan, sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan pihak donor dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Tarining tersebut menghadirkan pemateri Muhammad Umar atau yang lebih dikenal Emtas dan difasilitasi Nashrun Marzuki, anggota Tim Asistensi Gubernur Bidang Komunikasi dan Imran Mahfudi dari Lappekap (Lembaga Pengkajian dan Pemantauan Kebijakan Publik) Banda Aceh.

Selain penyusunan dan pengenalan masalah, para Geuchik dan Imuem Mukim juga diberikan pemahaman akan pentingnya menyiapkan profil Gampong dan tatacara pembuatannya. “Sehingga ketika ada pihak donor yang ingin memberikan bantuan untuk desa tersebut, data-data berkaitan dengan peta demografi, potensi dan masalah tersebut sudah tersedia sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program atau kegiatan lembaga-lembaga yang ingin membantu gampong di Abdya,” kata Fadhli Ali. []


INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI: FADHLI ALI (085277788829 – fadhli_aceh@yahoo.com)

Saturday, August 30, 2008

Sebuah Catatan Tentang Seunebok
Untuk Qanun Lembaga Adat

Fadhli Ali

Seunebok merupakan cikal bakal kampung. Perkampungan lama (Gampong Jameun) di tanah Aceh hampir semua berawal dari seunebok, kecuali desa (gampong) pesisir tumbuh tanpa berawal dari seunebok. Tidak perlu heran jika di Aceh puluhan desa mempunyai nama dengan embel-embel “seunebok” di kecamatan Tangse, Pidie, ada desa Seunebok Badeuk 3 km arah Barat kota kecamatan itu. Di perlak Aceh Timur ada desa Seunebok Rawang, dilintas jalan Meulaboh-Geumpang menuju Banda Aceh ada desa Seunebok Tuengoh, selain itu masih ada tempat yang bernama Suak Seunebok di MAceh Barat. Desa dengan nama Seunebok (saja) di hampir disemua kabupaten di pesisir Utara Aceh masih sangat banyak jika disebut satu persatu. Jika di runut, hutan lebat digarap menjadi kawasan peladangan dan belukar, kemudian jika dekat dengan sumber air maka kawasan perladangan di poroh (land clearing) dengan peralatan tradisional parang, kampak dan gergaji dijadikan sawah dengan irigasi sederhana yang lazim disebut dengan Seunelob atau Peunelop.
Pada zaman dulu, bahkan masih berlangsung hingga saat ini, di lokasi hutan garapan dibangun dangau (jambo) dimana pemilik lahan atau peladang bermalam. Dengan intensitas peladangan yang terus menerus dan jumlah peladang dan jambo bertambah ramai kemudian muncul gagasan untuk mendirikan shalat berjamaah diantara peladang. Karena itu kemudian mulai terbangun kepentingan bersama untuk mendirikan tempat shalat berjamaah yaitu surau sederhana atau meunasah.
Seiring dengan berdirinya meunasah mengundang kehadiran lebih banyak petani untuk bergabung menggarap hutan dan berladang. Karena suasana dikawasan satu seunebok semakin ramai dan dangau (jambo) semakin banyak, bangunan dangau yang awalnya dibangun dari material seadanya kemudian karena dimakan usia diantara para penggarap mulai merenovasi menjadi bangunan yang lebih baik hingga menjadi rumah panggung yang layak huni.
Seiring dengan makin baiknya bangunan timpat tinggal, sementara bangunan meunasah yang pada mulanya juga dibangun seadanya saja kemudian direnovasi dengan material yang lebih baik, dengan bangunan lebih tinggi dan lebih besar dari bangunan rumah yang paling besar dikawasan itu. Pada titik ini, dangau-dangau mulai “berevolusi” menjadi rumah. Sudah menajadi pandangan-jika tidak ingin menyebut keyakinan- masyarakat Aceh cenderung berpersepsi bangunan rumah ibadah harus lebih besar dari bangunan rumah penduduk yang paling besar di desanya.
Jika ingin lebih ilmiah dan terminologis, seunebok dapat disebut sebagai lembaga adat yang mengatur tatakelola hutan garapan untuk dijadikan kawasan perladangan atau perkebunan di Naggroe Aceh Darussalam. Setidaknya seperti itulah pemaknaan terhadap seunebok yang kami rangkum dari hasil 6 kali kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) dan rangkuman hasil Lokakarya yang dilaksanakan Yayasan Aceh Ecotourism Society tentang Penguatan Lembaga dan Hukum Adat di Aceh Barat Daya pada bulan Pebruari-Maret 2008 di Aceh Barat Daya.
Seunebok sangat berbeda dengan pengertian peladang atau perladangan secara umum, perladangan belum tentu ada dalam satu kawasan seunebok. Satu dua orang yang berladang secara berpindah-pindah bukanlah sebuah seunebok. Dan berakhirnya eksistensi sebuah seunebok setelah kawasan perladangan menjadi areal persawahan atau perkebunan, begitupun jika kawasan sebuah seunebok berubah menjadi pemukiman maka seuneboh telah menjadi kampung.
Lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang. Begitu kata pepatah. Di Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya di kenal ada dua jenis (tipologi) seunebok, seunebok ateuh (atas) maksudnya kawasan pegunungan dan seuenebok baroh (bawah) maksudnya lahan hamparan atau dataran. Sebagian besar kawasan seuebok baroh berubah menjadi kawasan perkampungan (Gampong) dan persawahan.
Gampong kemudian di urus oleh seorang Geuchik atau kepala desa, sedangkan sawah atau kawasan persawahan diurus oleh Keujrun Blang. Tamatlah riwayat dan eksistensi seunebok. Sedangkan seuenbok ateuh, yaitu daerah pegunungan cenderung permanen, tetap menjadi kawasan kelola seunebok hingga saat ini. Kawasan perkebunan pala di pegunungan Aceh Barat Daya dan di Aceh Selatan sampai saat ini masih eksis dalam kepemimpinan dan pengelolaan seunebok.
Beranjak dari sepotong pengetahuan selama berinteraksi dengan para pemangku adat yang sebagian sudah sepuh yang menjadi peserta FGD Aecost dan kegiatan pendampingan terhadap 21 Seunebok di Aceh Barat Daya selama ini, terdorong untuk menyampaikan pandangan atas draft Qanun Lembaga adat.
Pasal 38 hingga 40 mengatur tentang Seunebok, dalam ayat 2 pasal 40, disebutkan “ Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkoordinasikan dengan Geuchik setempat ”. Jika koordinasi dan konsultasi ketua seunenbok dilakukan dengan kepala desa ada kesulitan yang dihadapi Peutua Seunebok karena seringkali posisi senebok berkedudukan mencakup lebih dari satu desa, selain itu di hutan batas geografi pemerintahan desa sangat kabur. Begitupun dilihat dari asal domisili penggarap atau pekebun tidak mengenai tapal batas Gampong atau asal usul petani penggarap. Sengketa masalah tapal batas tanah lahan garapan sering terjadi bukan hanya diantara warga yang berasal dari desa yang sama, dalam kasus seperti ini peran Imum Mukim lebih tepat dalam melakukan pendekatan penyelesaian masalah.
Keberadaan lahan seunebok pada umumnya jauh dari pemukiman, Menurut Penelitian dan penelusuran jejak kegiatan kegiatan seunebok yang dilakukan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) dikawasan Aceh Besar yang dipublikasikan oleh Sanusi M. Syarif dalam bukunya “Riwang U Seunebok” menyebutkan bahwa keberadaan seunebok berjarak 2 km dari pinggir hutan (gaki glee) terdekat. Dalam posisi 2 km ke dalam hutan dari pinggir hutan terdekat, apalagi sampai lebih dari 5 km ke dalam hutan sebagaimana lokasi ladang kebun pala masyarakat Jambo Papeun Meukek, Aceh Selatan atau masyarakat Krueng Batee kecamatan Kuala Batee, dalam jarak tersebut batas antar gampong sangat kabur.
Mengenai pemilihan Petua Seunebok dipilih melalui musyawarah petani penggarap dalam seunebok, namun sedari dulu tidak dikenal istilah suksesi ketua seunebok. Pergantian ketua terjadi hanya karena meninggal dunia atau pindah tempat tinggal. Dasar tidak ada pergantian karena untuk menjadi ketua seunebok memerlukan keahlian tertentu, terutama penguasaan terhadap pelangkahan atau ilmu perbintangan yang seringkali dikaitkan dengan saat yang tepat untuk bercocok tanam. Selain itu petua seunebok dimasa lampau orang yang pengayom, dan ikhlas membimbing petani agar berhasil. Menguasai sejarah dan seluk beluk lahan juga hal penting untuk memenuhi syarat menjadi seorang Petua Seunebok.
Tugas yang diemban seorang ketua Seunebok yang utama adalah Mengatur tatakelola hutan garapan dan membagi tanah lahan garapan dalam suatu seuneubok, mengurus kepentingan petani penggarap berkaitan dengan jual beli lahan. Dalam salah satu rekomendasi hasil lokakarya Penguatan Lembaga dan hukum adat di Aceh Barat Daya yang berlangsung pada tanggal 14-15 Maret 2008 di SKB kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya, dalam jual beli lahan ketua seunebok tidak akan mengizinkan pengalihan lahan dengan jual beli bila belum ada tanaman. Jikapun kemudian lahan dialihkan kepada pihak lain, hanya boleh menuntut ganti rugi sebesar biaya yang dikeluarkan dalam penggarapan lahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan meniagakan lahan “meugaleh” yang dilakukan oleh petani yang semata-mata mencari keuntungan dari menjual lahan garapan.
Selain itu seorang Petua seubebok bertugas menegakkan peraturan dan ketentuan adat dalam wilayah seunebok termasuk memutuskan sangsi adat sesuai dengan kesepakatan terhadap pelanggaran. Diantaranya, termasuk menjaga lingkungan dan biota air dari meuresep (menggunakan racun) seperti pestisida untuk mendapatkan ikan di aliran sunagai. Petua seuenebok juga mengurus upacara adat dan Memperjelas tapal batas tanah lahan garapan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok
Peran Seunebok Abdya
Penggarapan lahan untuk pembangunan kebun oleh masyarakat yang dilakukan secara massa paling banyak di Nanggroe Aceh Darussalam agaknya Aceh Barat Daya dapat di tempatkan pada rangking pertama. Selain karena keberpihakan pemerintah daerah kabupaten yang secara langsung dapat disaksikan oleh warga sejak bulan pertama setelah pelantikan bupati hasil pilkadasung Akmal Ibrahim yang ditunjukkan melalui penolakan statemen resmi bupati yang menyatakan tidak memberikan lahan kepada perusahaan besar sebagai pendorong motivasi warga karena komitmen pemerintah daerah yang sungguh-sungguh dalam membangun prasarana dasar seperti pengeringan rawa dan pembangunan jalan akses.
Seunebok, selain mendapat bantuan dana pendukung juga mendapat legalitas dan pengukuhan keberadaannya oleh pemerintah dengan adanya SK Bupati tentang pembentukan seunebok. Dengan jumlah petani yang ribuan tengah menggarap lahan hingga saat ini dipastikan dapat menimbulkan berbagai masalah diluar kendali jika lembaga adat seunebok tidak berperan dalam proses distribusi lahan kepada warga.
Jika saja tidak berperan seunebok dibutuhkan puluhan orang PNS untuk ditempatkan dalam hutan guna mengurus tapal batas dan menunjuk lokasi lahan garapan warga. Paling tidak Geuchik setiap hari harus keluar masuk hutan untuk mengurus orang-orang yang menggarap lahan dan memancang pancang pembatas untuk orang baru yang akan menggarap lahan.
Namun demikian, peran seunebok masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Bukan dalam arti lembaga itu lemah, tetapi pada orangnya yaitu Petua seunebok yang kurang amanah dan mengayomi petani yang membutuhkan lahan. Pada tataran ini pemilihan ketua seunebok diperlukan orang yang tepat, apalagi dizaman sekarang ini, masyarakat lagi “demam sawit”. Karena prospek dan keuntungan yang menjanjikan, ada pemilik modal yang berani merogoh kocek membayar sampai 5 juta rupiah per hektar lahan hutan yang belum tersentuh tagan manusia, asal ada kepastian legalitas lahan seperti akta jual beli.
Apalah jadinya, jika beberapa pemodal menguasai lebih separuh lahan yang mestinya dikuasai rakyat banyak ? maka tempat yang layak bagi pekerjaan anak negeri di masa depan adalah menjadi buruh dodos (panen) Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Karena itu semua pihak, termasuk Petua seunebok mestinya menjadi petua adat dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana yang ditunjukkan indatu orang Aceh. Petua seunebok yang bijak memberi lahan kepada penggarap yang belum punya, bukan menawarkan pada orang yang sudah kelebihan lahan. Semoga dengan lahirnya Qanun lembaga adat di Nanggroe Aceh Darussalam, pengakuan keberadaan lembaga adat semakin jelas dari negara dengan demikian diharapkan semangat dan kinerja lembaga adat di Aceh dapat berperan kembali sebagaimana di di contohkan oleh para leluhurnya dulu.


*Aktif di Yayasan Aceh Ecotourism Society dan Fasilitator Lembaga adat Seunebok di Aceh Barat Daya